MAKASSAR, KOMPAS.com — Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Pusat atau Hipmi Pusat Erwin Aksa Mahmud mendesak pemerintah menghentikan ekspor gas agar produksi gas bisa dioptimalkan untuk menutupi kebutuhan energi dalam negeri. Krisis energi yang berbuntut pada pemadaman listrik antara lain merupakan akibat langsung dari mengalirnya produk gas ke luar negeri.
"Mengalirnya ekspor gas ke luar negeri adalah salah satu pangkal masalah krisis energi. Indonesia punya banyak pembangkit listrik tenaga gas, tetapi karena minimnya stok gas dalam negeri, akhirnya penggunaan bahan bakar beralih ke solar yang harganya jauh lebih mahal ketimbang gas," ujar Erwin Aksa saat dihubungi dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (18/11) petang.
Erwin mengingatkan, jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan yang konkret dan ekstrem di bidang energi, maka krisis listrik akan terus berlarut-larut. Risikonya, pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Sebab, terpukulnya dunia usaha tak hanya melemahkan laju investasi, tetapi juga menghambat penyerapan tenaga kerja. "Selama ini, ekonomi Indonesia terbukti memang bisa bertumbuh dalam situasi krisis. Tetapi apa artinya ekonomi tumbuh 6-7 persen seperti yang ditargetkan pemerintah jika itu tak berkualitas atau memberi efek bagi masyarakat luas?" paparnya.
Lebih jauh tentang kebijakan di bidang energi, Erwin berharap agar pemerintah, DPR, PT PLN menata ulang pembiayaan kelistrikan supaya efisien dan lebih kondusif bagi pihak swasta. Pada sisi lain, pemerintah juga perlu menata ulang regulasi pengelolaan ladang-ladang gas dalam negeri sehingga tidak semata bertumpu pada pihak asing.
-002+(1).jpg)
0 komentar:
Posting Komentar